Tangkapan Ikan Nelayan di Kendari Melimpah, Dampak Moratorium

Indonesia sebagai negara yang mempunyai luas lautan 5,8 juta kilometer persegi memiliki potensi penghasil ikan yang besar perlu digarap secara optimal untuk meningkatkan pendapatan negara. Sejumlah upaya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna meningkatkan pendapatan negara dari produksi ikan secara nasional yaitu dengan mengeluarkan kebijakan larangan alih muatan (transshipment) di laut.

Kebijakan tersebut dipandang merugikan bagi para engusaha dan pemilik kapal besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, penghentian sementara (moratorium) transshipment ini justru menguntungkan nelayan kecil.

Kebijakan moratorium transshipment ini dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Permen KP Nomor 58 Tahun 2014. Permen itu mewajibkan setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Perusahaan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

“Untuk perusahaan agak lesu dengan adanya sistem nggak boleh transshipment di laut. Ada yang bertransformasi dari kapal pengangkut jadi kapal penangkap,” ujar Kepala Bagian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Kendari, Budi Hartono yang diundang KKP untuk meninjau langsung dampak kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (transshipment) di laut dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal asing di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selain itu ada beberapa perusahaan sektor perikanan di Kendari yang disebut mengurangi jumlah kapal karena terbatasnya aktivitas perusahaan dengan diberlakukannya larangan transshipment.

“Ya di sini banyak juga anak buah kapal yang dipulangkan ke kampung halamannya,” sambung dia.

Namun sebaliknya, kebijakan Susi menjadi angin segar bagi nelayan lokal yang tidak bermodal besar. Tangkapan mereka lebih banyak karena waktu melaut mereka lebih singkat dan “saingan” mereka relatif berkurang.

“Nelayan di sini makmur-makmur. Sehari di laut bisa 5 ton, 10 ton. Apalagi setelah transshipment. Rata-rata nelayan di Sultra itu makmur-makmur,” tutur Budi.

“Waktu tangkapannya jadi lebih pendek, mereka bisa 5-7 hari waktunya lebih banyak dan juga nggak ada saingan dari kapal besar,” sambungnya.

Semenjak aturan ini diberlakukan, pro kontra terjadi di kalangan pengusaha ikan, pemilik kapal dan para nelayan kecil dengan muatan kurang dari 30 gross tonnage (GT). Pengusaha mengeluhkan melesunya sektor perikanan karena kebijakan moratorium transshipment.

Post Author: Agio Marietta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *