Harga Komoditas Lesu Berdampak Kepada Penurunan Konsumsi

Lesunya harga komoditas di pasar global telah secara signifikan menurunkan pendapatan dan daya konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Sarjana Ekonomi Indonesia Darmin Nasution dalam acara “Silaturahmi dengan Dunia Usaha, Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi” di Jakarta.Darmin di Jakarta, mengatakan jika hal itu terutama terjadi di daerah luar Pulau Jawa, yang pergerakan ekonominya masih sangat mengandalkan ekspor komoditas dan bahan mentah. Seperti contohnya lesunya harga komoditas memberikan pengaruh besar bagi Pulau Kalimantan dan Sumatera yang masih sangat mengandalkan ekspor komoditas.

Bahkan ekspor hasil tambang mencatatkan pertumbuhan negatif di beberapa daerah, seperti Riau dan Kalimantan Timur. Imbas negatif itu sangat terasa ke Indonesia karena sejak tahun 2006, sektor usaha dan industri lebih mengandalkan ekspor komoditas dibandingkan menggiatkan industri manufaktur.

Selanjutnya Darmin menyampaikan dengan adanya penurunan harga komoditas itu, maka konsumsi domestik yang terdiri dari konsumsi masyarakat dan swasta menjadi terganggu. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, konsumsi dunia usaha dan masyarakat telah turun terindikasi dari merahnya indikator penjualan semen, bahan baku industri dan penjualan kendaraan bermotor.

Ditengah tren pelambatan ekonomi domestik yang terus terjadi, maka stimulus dari kebijakan fiskal pemerintah adalah yang sangat diharapkan oleh dunia usaha dan masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi program-program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 juga sangat terlambat.

Darmin menjelaskan jika keterlambatan realisasi anggaran pemerintah itu menyebabkan upaya antisipasi perlambatan ekonomi global menjadi tidak maksimal. Tercatat realisasi belanja pemerintah pusat dari APBNP 2015 baru mencapai 33, persen hingga semester I 2015, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I hanya sebesar 4,71 persen.

Dalam kesempatan tersebut Darmin turut menyampaikan tingkat finansial inklusif harus terus ditingkatkan agar mampu mengoptimalkan dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dana masyarakat itu nantinya dapat menambah kemampuan sektor keuangan untuk membiayai investasi.

Pentingnya tingkat finansial inklusif terhadap produk dan jasa sektor keuangan ini agar industri jasa keuangan dapat memanfaatkan likuiditas yang cukup dalam menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan. Selain itu finansial inklusif ini merupakan pilar untuk menjaga fondasi dan stabilitas sektor keuangan.

Kebutuhan investasi pembangunan sektor infrastruktur hingga 2019 diperkirakan mencapai Rp5.452 triliun. Investasi yang dialokasikan oleh pemerintah dapat memenuhi 22 persen dari total kebutuhan tersebut, sedangkan investasi lainnya bersumber dari BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Post Author: Agio Marietta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *