CPO Lagi Bagus-Bagusnya, Dorong Pemerintah Bangun Pusat Perdagangan

Pelaku usaha industri kelapa sawit dan pemerintah didorong memaksimalkan kenaikan harga crude palm oil (CPO). Mengingat saat ini permintaan minyak nabati dunia masih cukup besar. Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Sumarno mengatakan, permintaan CPO dunia punya potensi bagus. Sayangnya, Indonesia saat ini masih ditentukan melalui bursa perdagangan CPO di Malaysia. Keuntungan maupun fluktuasi harga masih banyak diserap dan ditentukan negeri jiran.

“Meskipun harga naik, tapi keuntungan bagi Indonesia belum maksimal,” kata Alexander Sumarno kepada Kaltim Post, kemarin (12/2).

Namun, kata dia, kenaikan harga saat ini sudah patut disyukuri. Dampaknya sangat dirasakan pelbagai sektor. Mulai pabrik CPO, petani, perkebunan hingga sektor turunan lainnya yang turut berkecimpung dan berinteraksi dengan industri kelapa sawit. Pundi-pundi penghasilan bakal terus bertambah. Meski perlu waktu lama setelah menunggu 4–6 tahun. Sejak pengurusan izin, pembukaan lahan, hingga penanaman dan panen kelapa sawit. “Harga jual naik, dampak ke masyarakat bagus. Penerimaan pajak bagi kas negara dari pengusaha juga naik,” ujar dia.

Dia meminta penerimaan pajak yang naik bisa sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan di sektor perkebunan maupun industri kelapa sawit. Seperti memastikan akses penghubung antar-area perkebunan diperbaiki. Begitu pula dengan pelabuhan ekspor CPO.

Bahkan, pria yang akrab disapa Alex itu mengusulkan dengan potensi kelapa sawit Indonesia yang, yakni peringkat pertama penghasil CPO dunia, pemerintah bisa mengupayakan pusat perdagangan di dalam negeri. Artinya tidak lagi bergantung dengan bursa perdagangan di Malaysia.

“Sampai saat ini, Indonesia tidak punya pusat perdagangan, hanya ada di Malaysia. Di Malaysia karena dulu mereka penghasil utama CPO jadi bangun infrastruktur perdagangan dan jadi pusat transaksi minyak nabati dunia. Sekarang Indonesia produsen utama, bahkan sudah sekitar 65 persen. Kita tidak boleh ketinggalan meskipun pengusaha Malaysia juga yang tanam modal di Indonesia,” paparnya.

Menurut Alex, jika pusat perdagangannya bisa pindah ke Indonesia, pengendalian harga maupun produk bisa lebih leluasa. Meskipun susah dan perlu waktu, namun dengan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, pemerintah perlu melakukan terobosan tersebut. Daerah-daerah penghasil di Kalimantan dan Sumatra bakal mendapatkan keuntungan berkali lipat.

“Pengusaha dan petani semakin sejahtera. Penerimaan pajak pasti jauh lebih besar. Begitu pula dengan industri hilir yang turut berkembang,” jelasnya.

Diketahui, berdasar data Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, harga CPO di Benua Etam dalam tiga bulan terakhir kian kinclong. Pada Desember 2016, masih di level Rp 7.777 per kilogram kemudian naik menjadi Rp 8.257 per kilogram pada Januari 2017. Pada Februari ini, ditetapkan naik menjadi Rp 8.689 per kilogram.

Menanjaknya performa harga minyak sawit dalam tiga bulan terakhir itu membuat berbagai kalangan semringah. Bukan hanya pengusaha, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap memetik hasil kenaikan harga CPO. Khususnya kontribusi dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan diyakini bakal berimbas positif.

Kepala Kanwil DJP Kaltim-Kaltara (Kaltimra) Samon Jaya menuturkan, dalam hitungan sederhana, kenaikan CPO membuat omzet pengusaha naik. Sementara itu, biayanya tetap. Jadi, keuntungan juga ikut meningkat. “Dengan peningkatan ini, maka dinamisasi pembayaran PPh 25 ditingkatkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, efeknya juga bisa berimbas pada perekonomian Kaltim yang bakal terkerek naik. Analis Tim Unit Assessment Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Wahyu Baskara mengatakan, kenaikan harga CPO yang terjadi sejak akhir 2016 ini dianggap konsisten. Bahkan, tak ada risiko negatif pada kenaikannya. “Ini bisa jadi substitusi bagi Kaltim untuk membantu menggantikan peran batu bara secara perlahan, meski tak bisa dengan segera,” ulasnya.

Wahyu menambahkan, saat ini dilaporkan akan ada semakin banyak pabrik sawit yang akan beroperasi di provinsi ini. Maka, peluang bagus semakin terbuka. “BI terus mendukung program transformasi ekonomi pemerintah dengan meningkatkan penggunaan CPO. Makanya, kenaikan harga ini bila terus berlanjut akan semakin baik dampaknya pada program mandatori biodiesel 20 persen atau B20,” ucapnya.

Dia menyatakan, program B20 yang bertujuan menambahkan campuran bahan nabati pada bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah pemerintah yang bakal terus meningkatkan pasar komoditas CPO dan bermanfaat bagi keramahan lingkungan. “Jadi, posisi CPO yang meningkat gairahnya ini sangat cerah dampaknya,” ulas dia.

Lagi pula, sambung dia, porsi pada ekspor akan semakin meningkat. Jadi, CPO bakal menjadi salah satu komoditas utama berwujud transformasi ekonomi Kaltim. Dengan kata lain, bila sawit terus menguat, bukan tidak mungkin akan mengerek perekonomian Benua Etam.

Post Author: Agio Marietta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *